NIK Sebagai NPWP

1. RASIO PERPAJAKAN (TAX RATIO) YANG MASIH RENDAH DI INDONESIA tahun 2022 di angka 10,39%

2. Shadow economy yang terjadi di Indonesia masih sangat tinggi, berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperkirakan nilai shadow economy di Indonesia saat ini mencapai 30 sampai dengan 40 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) (Suwiknyo, 2021).

3. HIGH EFFORT UNTUK PEMADANAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DENGAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)

1. Orang Pribadi Warga Negara Indonesia (WNI)

2. Warga Negara Asing yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)

1. NIK sebagai Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik/ khas, tunggal

Yang diberikan melalui proses validasi biometric.

2. NIK sebagai NPWP mengintegrasikan data financial (Keuangan) dan non financial (non keuangan) Wajib Pajak Orang Pribadi yang saat ini dikelola oleh Instansi, Lembaga, Asosiasi dan Pihak Lainnya (ILAP) yang meliputi :

3. Pengintegrasian NIK sebagai identitas perpajakan juga mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian dari program dan kebijakan fiskal Pemerintah dengan tetap menjamin keamanan data.

1. UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

2. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 112 TAHUN 2022

Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah

3. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2021

Tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam Pelayanan Publik

4. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2019

Tentang Satu Data Indonesia (SDI)

Data yang dihasilkan oleh Produsen data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.